PROSEDUR PENGADUAN LAYANAN DI PENGADILAN

Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentPengadilan Negeri Barruang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan. Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman prilaku hakim.
  2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan.
  3. Pelanggaran sumpah jabatan.
  4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer.
  5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.
  6. Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. Disampaikan secara tertulis

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingakat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor;
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung.
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang jelas

  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai: Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas; Perbuatan yang dilaporkan; Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat diminta keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C. Tata Cara Pengiriman

Pengaduan ditujukan kepada :

  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.

Apabila  pengaduan  dikirimkan  melalui  pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “PENGADUAN PADA PENGADILAN“ pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

HAK-HAK PELAPOR

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya
  4. Mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan.

PROSEDUR MENGAJUKAN PENGADUAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU

Pengadilan Negeri Barru berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas Pengadilan. Apabila pelayanan kami berdampak pada adanya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat, maka dapat diajukan pengaduan kepada kami secara langsung maupun tidak langsung. Adapun prosedur pengajuan pengaduan yang harus dipatuhi adalah antara lain:

A. Secara Lisan

  1. Melalui telepon (0427) 21109, yakni pada saat jam pelayanan dari Hari Senin s/d Jumat pada pukul 08.00 s/d 16.00 WITA.
  2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Barru dan menyampaikan pengaduan melalui Meja Informasi dan Pengaduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Barru.

B. Secara Tertulis

  1. Mengisi formulir pengaduan yang telah disiapkan pada Meja Informasi dan Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Barru.
  2. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Barru dengan cara diantar langsung / dikirim melalui pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Barru, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Barru, Sulawesi Selatan 90711.

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

 

C. Secara Online

  1. Mengisi Form Aduan Online
  2. Mengirimkan soft copy surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru dan dilengkapi dengan identitas serta soft copy dokumen pendukung lainnya, dikirim ke alamat email:  pn.barru@gmail.com

Untuk Informasi dan Pengaduan yang ditujukan langsung ke Mahkamah Agung, Anda dapat mengunjungi Sistem Online Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan Mahkamah Agung Republik Indonesia, silakan kunjungi  http://siwas.mahkamahagung.go.id.