Layanan Keterbukaan Informasi Pengadilan Negeri Barru

Keterbukaan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi. Sehingga dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan organisasi pengadilan yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan :  

Layanan Keterbukaan Informasi Pengadilan

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lampiran I

Definisi

Lampiran II

Daftar Informasi

Lampiran III

Formulir Permohonan Informasi Model A

Lampiran IV

Register Permohonan

Lampiran V

Surat Keputusan PPID

Lampiran VI

Pemberitahuan Tertulis

Lampiran VII

Bukti Tanda Terima Pembayaran

Lampiran VIII

Formulir Permohonan Informasi Model B

Lampiran IX

Formulir Keberatan

Lampiran X

Register Keberatan

Lampiran XI

Surat Tanggapan Keberatan

Lampiran XII

Laporan Tahunan